NATUNA | MEDIA BODREEX ~~~ Luar biasa gebrakan Bupati Natuna Cen Sui Lan, ternyata selama ini pemerintah daerah keterbatasan kewenangan. Sektor laut,energi dan mineral masih sepenuhnya dikuasai Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Penyampaian yang disampaikan Bupati Cen, harus jadi perhatian serius oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Perlu diketahui oleh Pusat bahwa kondisi di Natuna belum lancar. Air pada musim kemarau bergilir musim hujan keruh, listrik belum 24 jam, internet belum merata, begitu juga transportasi udara.
Bupati Cen, sudah buka ke publik persoalan ini. Untuk itu DPRD Natuna harus menyuarakan juga mengenai kondisi Natuna. Seperti diketahui sudah banyak pejabat pusat berkunjung ke Natuna.Begitu juga dengan ivestor, datang tapi setelah itu tidak ada kabar. Demikian disampaikan, Han Ketua DPW JWI Kepri kepada media ini pada Jumat 22/8/25.
Pada kamis 21/8/25 saat menerima tim riset BRIN dan INVEST SEA di Ranai, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan, butuh diskresi dalam mempercepat kemajuan di perbatasan. Tanpa diskresi tentu sulit mengejar ketertinggalan.
Menurutnya, diskresi bukan sekadar kelonggaran aturan, melainkan kunci menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terdepan NKRI.
“Ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja tersedia. Kalau kami tidak diperhatikan, marwah negara bisa dipertaruhkan,” imbuhnya.
Natuna sendiri berada pada posisi strategis, tepat di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang kerap dilintasi kapal asing, termasuk kapal pencuri ikan.
Cen mengungkapkan, hambatan pembangunan Natuna justru datang dari keterbatasan kewenangan daerah. Sektor laut, energi, dan mineral masih sepenuhnya dikuasai pemerintah pusat dan provinsi.
“Kalau bicara kewenangan, itu harus ubah undang-undang. Karena itu Natuna perlu diberi kelonggaran aturan, tidak hanya mengikuti regulasi baku,” jelasnya.
Ia menambahkan, diskresi juga penting bagi sektor pendidikan. Minimnya infrastruktur membuat anak-anak Natuna kesulitan bersaing di tingkat nasional.
“Listrik belum stabil, internet terbatas. Kalau aturan nasional diterapkan mentah-mentah, anak-anak kita akan tertinggal. Perlu kebijakan afirmatif,” tegasnya.
Meski menghadapi banyak keterbatasan, Natuna mulai menyiapkan langkah strategis. Pemda sudah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan untuk membuka jalur ekspor-impor, serta tengah mematangkan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada hilirisasi pasir kuarsa.
“Pasir ini jangan lagi keluar mentah. Harus diolah jadi produk bernilai tambah. Itu akan membuka lapangan kerja,” ucap Cen.
Namun, mimpi besar itu masih dibayang-bayangi persoalan klasik: listrik yang belum 24 jam, internet tidak merata, serta penerbangan terbatas.
“Super Air Jet sudah survei. Tapi kalau kondisi tidak berubah, sulit ada penerbangan tambahan,” katanya.
Di sektor pariwisata, Natuna mengandalkan geopark sebagai magnet wisata. Sayangnya, harga tiket pesawat yang masih tinggi membuat kunjungan wisatawan terbatas.
“APBD Natuna masih defisit. Karena itu kita butuh diskresi pusat. Tanpa kebijakan afirmatif, Natuna akan terus tertinggal,” pungkas Cen.(Tim)
About the Author
